Hanya Orang Gila yang Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan

SatuPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menolak keras wacana pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dikatakan Deddy setelah sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.

“Saya yakin yang berbicara kurang memahami peran, fungsi dan kontribusi Kementerian BUMN,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (19/10).

Menurut Deddy, kehadiran Kementerian BUMN sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMN yang jumlahnya sangat besar, memiliki usaha yang sangat beragam, memiliki aset yang sangat besar dan berbagai penugasan dari negara. “Sebaiknya memahami sejarah dan latar belakang berdirinya Kementerian BUMN,” ujarnya.

Kementerian BUMN didirikan agar BUMN dapat dikelola dengan baik dan efisien, mendorong kegiatan ekonomi penting, merintis, dapat melaksanakan tugas yang diberikan negara dan menghasilkan keuntungan. Pasalnya, dengan adanya Kementerian BUMN, pemerintah mendapat tambahan input melalui pajak, deviden dan sebagainya.

“Tolong lihat track record BUMN bermasalah, umumnya mereka dulu di bawah kementerian teknis,” katanya.

Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menolak anggapan bahwa pesan kritis Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada BUMN merupakan sinyal kemarahan terhadap BUMN. Menurut Deddy, ini sebagai bentuk motivasi dari Presiden Jokowi agar para pengelola BUMN benar-benar bekerja secara profesional, efisien dan secara berkala mengecek semua lini dan proses bisnis.

“Presiden tidak mungkin berpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN. Itu interpretasi orang-orang yang memiliki kepentingan tersembunyi,” katanya.

Deddy mengatakan mayoritas kebijakan percepatan infrastruktur, subsidi, dan proyek strategis Presiden Jokowi melibatkan BUMN yang dikoordinir Kementerian BUMN.
“Jadi hanya orang-orang yang mengigau yang memikirkan pembubaran Kementerian BUMN,” katanya.

Menurut Deddy, tanpa kehadiran Kementerian BUMN, pemerintah akan mengalami kesulitan tersendiri, misalnya diserahkan ke kementerian teknis, aspek korporasi dan naluri bisnis akan hilang dan menyulitkan BUMN untuk berkembang. Belum lagi pengelolaan SDM dan aset yang begitu besar, cukup memberatkan.

“Pada kenyataannya masih banyak BUMN yang merugi, belum semua sektor membentuk holding. Kementerian BUMN masih layak dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja,” ujarnya.

Deddy mengatakan, semua pihak perlu melihat kontribusi yang diberikan, yakni dividen yang dibagikan BUMN atau BUMN dalam 10 tahun terakhir kepada Negara lebih besar dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Secara keseluruhan, BUMN menyumbang Rp 3.282 triliun kepada negara untuk periode 2011-2020. Kontribusi tersebut terdiri dari dividen Rp 388 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1.030 triliun, dan pajak Rp 1.864 triliun. Sedangkan besaran PMN yang diberikan pemerintah hanya 4 persen atau Rp. 148 triliun.

Sedangkan kontribusi PNBP lainnya pada tahun 2020 senilai Rp 86 triliun pada tahun 2020. Kontribusi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhanan, dan lain-lain. Selain dalam bentuk penerimaan negara, BUMN juga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi melalui pemerataan infrastruktur. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia 24 persen, negara lain bisa menghemat 11 persen.

Deddy mengatakan langkah perusahaan untuk bisa beroperasi tidak hanya perlu mengejar target, tapi juga mempertimbangkan sumber daya perusahaan sendiri. Keberadaan Kementerian BUMN justru membuat pengawasan dan pengembangan perusahaan menjadi lebih baik.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Wartawan : Gunawan Wibisono

Terimakasih sudah membaca artikel Hanya Orang Gila yang Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan

dari SatuPos.com

source https://www.satupos.com/berita/hanya-orang-gila-yang-ingin-kementerian-bumn-dibubarkan/